TUGAS KPPS

URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA KPPS UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH

• KPPS dibentuk oleh PPS.
• KPPS merupakan pelaksana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara dan berkedudukan di tempat pemungutan suara.
• Tugas dan wewenang KPPS adalah:
  • menyiapkan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
  • menerima mandat saksi tim kampanye pasangan calon pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  • melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS;
  • menyampaikan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS.
  • membantu tugas-tugas PPS.
• KPPS dibentuk dengan keputusan PPS.
• Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari:
  • 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  • 6 (enam) orang anggota.
  • Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
  • Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS.
  • Untuk melaksanakan tugas KPPS di setiap TPS, diperbantukan petugas keamanan dari satuan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
• Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :
  • warga negara Republik Indonesia;
  • berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
  • berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
  • terdaftar sebagai pemilih; dan
  • tidak menjadi pengurus partai politik.
  • Masa tugas KPPS dimulai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara dan berakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.
• Tugas ketua KPPS adalah:
  • memimpin kegiatan KPPS;
  • mengundang anggota untuk mengadakan rapat pleno KPPS;
  • melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh PPS.
• Tugas anggota KPPS adalah:
  • membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas;
  • melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPPS; dan
  • memberikan pendapat dan saran kepada Ketua KPPS sebagai bahan pertimbangan.
• Tugas Keamanan di TPS adalah :
  • membantu pelaksanaan tugas KPPS;
  • melaksanakan tugas yang ditentukan oleh KPPS;
• Hubungan kerja antara KPPS dengan PPS :
  • melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas KPPS sesuai dengan bidang tugasnya;
  • mengadakan koordinasi.
• Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, dilakukan dalam rapat pleno PPK dan PPS, serta rapat KPPS.
• Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan PPK, PPS, dan KPPS secara rinci diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, serta Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPS sampai dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.