Pembagian administratif

Pembagian administratif

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Provinsi Indonesia

Aceh

Sumatera
Utara

Sumatera
Barat

Riau

Kep.
Riau

Kep. Bangka
Belitung

Jambi

Sumatera
Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa
Barat

Jawa
Tengah

DI Yogyakarta

Jawa
Timur

Bali

Nusa Tenggara
Barat

Nusa Tenggara
Timur

Kalimantan
Barat

Kalimantan
Tengah

Kalimantan
Timur

Kalimantan
Selatan

Sulawesi
Utara

Maluku
Utara

Sulawesi
Tengah

Gorontalo

Sulawesi
Barat

Sulawesi
Selatan

Sulawesi
Tenggara

Maluku

Papua
Barat

Papua

Indonesia saat ini terdiri dari 33 provinsi, lima di antaranya memiliki status yang berbeda. Provinsi dibagi menjadi 399 kabupaten dan 98 kota yang dibagi lagi menjadi kecamatan dan lagi menjadi kelurahan, desa, gampong, kampung, nagari, pekon, atau istilah lain yang diakomodasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tiap provinsi memiliki DPRD Provinsi dan gubernur; sementara kabupaten memiliki DPRD Kabupaten dan bupati; kemudian kota memiliki DPRD Kota dan wali kota; semuanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu dan Pilkada. Bagaimanapun di Jakarta tidak terdapat DPR Kabupaten atau Kota, karena Kabupaten Administrasi dan Kota Administrasi di Jakarta bukanlah daerah otonom.
Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, dan Papua memiliki hak istimewa legislatur yang lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Contohnya, Aceh berhak membentuk sistem legal sendiri; pada tahun 2003, Aceh mulai menetapkan hukum Syariah.^[28] Yogyakarta mendapatkan status Daerah Istimewa sebagai pengakuan terhadap peran penting Yogyakarta dalam mendukung Indonesia selama Revolusi.^[29] Provinsi Papua, sebelumnya disebut Irian Jaya, mendapat status otonomi khusus tahun 2001.^[30] DKI Jakarta, adalah daerah khusus ibukota negara. Timor Portugis digabungkan ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi Timor Timur pada 1979–1999, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor Leste.^[31]

Provinsi di Indonesia dan ibukotanya

Pulau Sumatera Aceh - Banda Aceh Sumatera Utara - Medan Sumatera Barat - Padang Riau - Pekanbaru Kepulauan Riau - Tanjungpinang Jambi - Jambi Sumatera Selatan - Palembang Kepulauan Bangka Belitung - Pangkal Pinang Bengkulu - Bengkulu Lampung - Bandar Lampung Pulau Jawa Daerah Khusus Ibukota Jakarta Banten - Serang Jawa Barat - Bandung Jawa Tengah - Semarang Daerah Istimewa Yogyakarta - Yogyakarta Jawa Timur - Surabaya Kepulauan Sunda Kecil Bali - Denpasar Nusa Tenggara Barat - Mataram Nusa Tenggara Timur - Kupang

Pulau Kalimantan Kalimantan Barat - Pontianak Kalimantan Tengah - Palangka Raya Kalimantan Selatan - Banjarmasin Kalimantan Timur - Samarinda Pulau Sulawesi Sulawesi Utara - Manado Gorontalo - Gorontalo Sulawesi Tengah - Palu Sulawesi Barat - Mamuju Sulawesi Selatan - Makassar Sulawesi Tenggara - Kendari Kepulauan Maluku Maluku - Ambon Maluku Utara - Sofifi Pulau Papua Papua Barat - Sorong Papua - Jayapura

Garis waktu sejarah Indonesia Sejarah Nusantara

Prasejarah

Kerajaan Hindu-Buddha

Kutai (abad ke-4)

Tarumanagara (358–669)

Sriwijaya (abad ke-7 sampai ke-11)

Sailendra (abad ke-8 sampai ke-9)

Kerajaan Medang (752–1045)

Kerajaan Sunda (932–1579)

Kediri (1045–1221)

Dharmasraya (abad ke-12 sampai ke-14)

Singhasari (1222–1292)

Majapahit (1293–1500)

Malayapura (abad ke-14 sampai ke-15)

Kerajaan Islam

Kesultanan Ternate (1257–sekarang)

Kerajaan Pagaruyung (1500-1825)

Kesultanan Malaka (1400–1511)

Kesultanan Cirebon (1445 - 1677)

Kerajaan Inderapura (1500-1792)

Kesultanan Demak (1475–1548)

Kesultanan Aceh (1496–1903)

Kesultanan Banten (1527–1813)

Kesultanan Mataram (1588—1681)

Kesultanan Siak (1723-1945)

Kerajaan Kristen

Kerajaan Larantuka (1600-1904)

Kolonialisme bangsa Eropa

Portugis (1512–1850)

VOC (1602-1800)

Belanda (1800–1942)

Kemunculan Indonesia

Kebangkitan Nasional (1899-1942)

Pendudukan Jepang (1942–1945)

Revolusi nasional (1945–1950)

Indonesia Merdeka

Orde Lama (1950–1959)

Demokrasi Terpimpin (1959–1966)

Orde Baru (1966–1998)

Era Reformasi (1998–sekarang)

Perang Gerilya melawan penjajah Belanda sedang berlangsung.


Tentara Nasional Indonesia ex Heiho berdefile didalam kota.


Jenderal Soedirman menerima laporan dari salah seorang anak buahnya.

Panglima Besar Jenderal Soedirman menyaksikan latihan perang
Laskar Cadangan di sekitar candi Borobudur pada bulan Maret 1947


Bung Karno diatas kuda dalam sebuah upacara dengan
Sri Sultan Hamengku Buwono ke IX.


Wakil Presiden Mohamad Hatta bersama Sri Sultan Hamengku Buwono ke IX


Bung Karno menerima seorang perwakilan dari PBB.


Bung Karno dan Bung Hatta memperhatikan sebuah
mesin yang sedang dijalankan oleh seorang operator.


Upacara peringatan Hari Angkatan Perang di Istana Merdeka
pada tgl. 5 Oktober 1948


Jenderal Soedirman dan Menteri Luar Negeri Ali Sastroamidjojo
sedang menerima laporan dari seorang bawahan.


Jenderal Soedirman sedang ber pidato dalam satu rapat yang juga dihadiri oleh Bung Karno.




Pelantikan Pucuk Pimpinan T.N.I. Jenderal Soedirman oleh Presiden Soekarno Di Yogyakarta tanggal. 15 Februari 1947



Dengan truk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dievakuasi. TNI dibentuk oleh penggabungan dari tentara Republik dan pemuda-pemuda di 3 Juni 1947. Di Jawa mereka memiliki sekitar 110.000 dan sekitar 64.000 orang di Sumatera. Indonesia 18 Februari 1948.



merekrut tentara Republik untuk latihan untuk berlatih dengan model pistol kayu, Yogyakarta, Jawa Tengah, Indonesia, pada bulan Desember 1947.